Mendapatkan gaji merupakan hak setiap orang yang sedang bekerja. Pemerintah sejatinya sudah memberikan aturan atau ketetapan terkait dengan nominal minimal pemberian gaji dari sebuah perusahaan kepada karyawannya. UMR adalah sebutan yang di gunakan untuk merujuk pada upah minimum tersebut. Di kesempatan kali ini, yuk gali lebih dalam informasi seputar UMR!
Daftar Isi
Informasi Penting dan Aturan UMR
1. UMR Diatur Oleh Gubernur
Mungkin sebagian dari anda bertanya tanya siapakah yang menyetujui besaran UMR. Ternyata UMR ini di tetapkan oleh gubernur yang kemudian di jadikan acuan sebagai dasar pendapatan pekerja atau buruh yang ada di wilayahnya. Namun pada dasarnya, banyak sekali pertimbangan yang di lakukan sebelum pemetaan tersebut di sahkan dan menjadi sebuah aturan.
2. UMR Ditetapkan Berdasarkan KHL
Lantas apa saja pertimbangan dalam menetapkan sebuah UMR? Jawabannya adalah berdasarkan KHL atau Kebutuhan Hidup Layak dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Adapun beberapa elemen yang mempengaruhi KHL adalah kebutuhan, kemampuan, perkembangan, indeks harga konsumen, kelangsungan perusahaan, dan upah umum yang berlaku di sebuah wilayah.
Bahkan beberapa faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat perekonomian, pendapatan per kapita, dan kondisi pasar. Alasan itulah yang membuat penetapan UMR adalah langkah yang sulit dan tidak bisa di lakukan dengan mudah. Namun sejauh ini, tidak pernah ada UMR yang turun, melainkan nominalnya terus bertambah setiap ada pembaharuan.
3. UMR, UMP, dan UMK
Selain UMR, masih ada dua istilah lain yang memiliki makna serupa namun artinya berbeda. Mereka adalah UMP dan UMK. UMP merupakan singkatan yang di gunakan untuk memperingkas penyebutan Upah Minimum Provinsi. Sedangkan UMK di gunakan untuk menyederhanakan penyebutan Upah Minimum Kabupaten atau Kota.
Kedua istilah ini muncul untuk menggantikan UMR mengingat istilah tersebut sudah tidak di gunakan kembali. Hanya saja masih banyak masyarakat yang menggunakan istilah UMR ketika mengacu pada penyebutan upah minimal suatu wilayah. Oleh karena itu, anda sebagai pekerja juga harus update bahwa ternyata UMR telah di ganti dengan UMP dan UMK.
Baca Juga: Mengenal Fungsi Penting Adanya UMR dan Besaran UMR Jogja Terbaru 2022
4. Istilah UMR diganti sejak tahun 2000
Aturan terkait dengan penggantian istilah UMR ini sejatinya sudah lama, yaitu tertuang di dalam Kepmen tenaga kerja dan transmigrasi yang keluar tahun 2000. UMR adalah sitilah lama yang telah dganti dengan UMP dan UMK. UMP untuk UMR tingkat 1 sedangkan UMK adalah UMR tingkat II. Perbedaan ini menyebabkan alur penetapan UMP dan UMK tidak sedikit berbeda.
Dalam penetapan UMK, di perlukan usulan dari bupati atau walikota sebelum pada akhirnya di sahkan oleh gubernur. Namun saat sebuah kota atau kabupaten belum bisa menetapkan UMK nya, maka acuan yang di gunakan adalah UMP yang telah di tetapkan oleh gubernur. Tentu akan lebih baik jika bupati atau walikota mampu memberikan usulan terkait dengan UMK sebagai bentuk tanggung jawabnya.
5. Formula Perhitungan UMP dan UMK
Besarnya UMP di hitung secara baik karena sudah ada rumus yang di gunakan oleh pemerintah. Adapun formula itu melibatkan komponen penting seperti inflasi dan besarnya PDB kuartal III dn IV dari tahun sebelumnya serta kuartal I dan II dari tahun yang saat ini sedang berjalan. Tentu data tersebut telah di miliki oleh pemerintah sehingga hasil penetapan UMR adalah valid.
Lantas bagaimana dengan penetapan besaran UMK? Rumus yang di gunakan tidak berbeda dengan UMP. Dalam hal ini, UMK di hitung oleh dewan pengupahan kabupaten atau kota dan barulah di berikan pada walikota atau bupati untuk selanjutnya di teruskan pada gubernur. Acuan perhitungannya tetap melihat inflasi dan PDB dari wilayah setempat.
6. Faktor Pertimbangan Penetapan Upah Minimum
Di tahun 2022 ini, pemerintah telah meningkatkan besarnya UMP masing masing provinsi. Hal ini di lakukan dengan berbagai alasan atau faktor pendorong. Salah satunya adalah sebagai wujud pelaksanaan pancasila dan UUD 1945. Selain itu, agar pembangunan dapat di rasakan oleh masyarakat umum dan menjangkau seluruh lapisan.
Langkah peningkatan UMR merupakan wujud dari usaha pemerintah untuk meratakan pendapatan dan menunjang proses pertumbuhan masyarakat kelas menengah. Kesanggupan suatu provinsi dalam meningkatkan UMP pun menjadi indikator bahwa ekonomi pendapatan per kapita sedang mengalami peningkatan dan menuju arah yang lebih positif.
7. Aturan Persentase Gaji Pokok dan Tunjangan
Sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa UMR adalah besaran minimal gaji yang perlu diterima oleh setiap karyawan. Dalam hal ini, pemerintah juga ikut mengatur bagaimana persentase pembagian antara gaji pokok dan tunjangan. Adapun aturan yang digunakan adalah 75 persen banding 25 persen untuk masing masing gaji pokok dan tunjangan tetap.
Dalam hal ini, anda bisa bertanya pada pihak perusahaan berapa nominal masing masing komponen tersebut. Harapannya setiap karyawan bisa lebih kritis agar mereka bisa memperoleh gaji sesuai dengan haknya. Jika anda menerima gaji di bawah ketetapan UMR, maka anda memiliki hak untuk mengambil jalur hukum.